© All rights reserved. Powered by YOOtheme.


'Satu pembantu, Satu pekerjaan': Malaysia menanggapi Indonesia

“Penekanan diberikan pada pengaturan sistem satu saluran untuk memastikan penempatan TKW di sini tertib dan lebih transparan, terutama dalam masalah pembayaran gaji dan pemeriksaan kesehatan.
 |  Super User  |  Malaysia

Malaysia telah menanggapi permintaan Indonesia untuk mengizinkan warganya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negara itu di bawah sistem "satu pembantu, satu tugas". Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan menterinya, M Saravanan telah mengusulkan agar sistem yang ada dipertahankan,

 

yaitu satu pembantu untuk semua tugas untuk satu rumah tangga. Usulan itu disampaikan dalam diskusi online dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah. Kementerian mengatakan masalah itu telah dibahas oleh kedua menteri pada Mei lalu dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral online kemarin. Diskusi kemarin juga melibatkan perwakilan dari Wisma Putra, serta Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri republik. 

 

“Pertemuan pendahuluan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia dilakukan secara online pada Jumat, 23 Juli, untuk menyelesaikan nota kesepahaman (MoU) tentang perekrutan dan perlindungan TKW di sini,” katanya dalam sebuah pernyataan kemarin. Ini bukan pertama kalinya Indonesia mengusulkan sistem "satu pembantu, satu pekerjaan" sebagai bagian dari reformasi undang-undang tentang penempatan warga negaranya di luar negeri.

 

 MoU sedang dalam negosiasi untuk memperbarui persyaratan yang disepakati pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2016. Berbagai upaya untuk mengevaluasi kembali persyaratan telah tertunda sejak saat itu. Pada 2013, perwakilan KBRI Kuala Lumpur Agus Triyanto dilaporkan mengatakan pemerintahnya, sebagai bagian dari rencana lima tahun, tidak akan lagi mengirim warganya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja informal di luar negeri.

 

Dia mengatakan majikan malah akan diberikan pilihan untuk menyewa juru masak, pengasuh, pengasuh bayi, atau pembantu Indonesia bersertifikat dengan upah minimum yang ditetapkan RM900 – yang merupakan upah minimum Malaysia pada saat itu. Proposal tersebut mendapat tentangan dari pemangku kepentingan Malaysia, termasuk pengusaha, yang mengatakan langkah itu tidak praktis dan akan meningkatkan biaya mempekerjakan pembantu rumah tangga Indonesia. 

 

Pada diskusi saat ini, Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masalah lain yang diangkat termasuk menciptakan "sistem satu saluran" untuk perekrutan dan penempatan, gaji dan perlindungan PRT Indonesia. “Penekanan diberikan pada pengaturan sistem satu saluran untuk memastikan penempatan TKW di sini tertib dan lebih transparan, terutama dalam masalah pembayaran gaji dan pemeriksaan kesehatan. "Malaysia dan Indonesia pada prinsipnya telah sepakat untuk mengintegrasikan sistem yang ada di kedua negara untuk menciptakan sistem satu saluran," kata kementerian itu. 

LSM hak-hak migran Tenaganita mengatakan MoU, yang tidak mengikat secara hukum, terbukti tidak efektif dalam melindungi hak-hak pembantu rumah tangga.  “Sementara kami condong ke arah perjanjian bilateral dan multilateral, harus ada undang-undang terpisah untuk pembantu rumah tangga,” kata direkturnya Glorene Dass ketika dihubungi. 

 

Sementara itu, aktivis Nasrikah Sarah mengatakan perjanjian baru harus melindungi hak-hak pembantu rumah tangga Indonesia atas gaji, jam kerja dan kondisi hidup yang wajar, serta akses ke dokumen perjalanan dan komunikasi. Dia menambahkan bahwa perlindungan lebih diperlukan untuk membantu kelompok jika mereka menghadapi situasi yang tidak diinginkan, serta dari eksploitasi oleh beberapa agen yang tidak bertanggung jawab. 

 

Pada bulan Maret, sebuah kelompok yang memperjuangkan hak-hak pembantu meluncurkan kampanye Kakak Juga Pekerja, antara lain untuk menyerukan agar pembantu rumah tangga diakui sebagai pekerja formal di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955. Menurut hukum Malaysia, pembantu rumah tangga tidak termasuk dalam daftar karyawan yang memiliki hak dasar seperti jam kerja, hari istirahat, kondisi pelayanan dan bahkan tunjangan kehamilan.

 

 

diterjemahkan sesuai aslinya dari sumber:

https://www.malaysiakini.com/news/584411

 

diku

 


  • PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) Malaysia
  • MP KAHMI Malaysia (Majlis Perwakilan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia)
  • BP KNPI Malaysia (Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia)
  • IKMA Malaysia (Ikatan Keluarga Madura) 
  • MUSLIM KL
  • GARANSI DPLN MALAYSIA ( Gerakan Aman Adil Sejahtera untuk Indonesia)
  • MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Malaysia
  • PPI Malaysia (Persatuan Pelajar Indonesia)
  • HIMAKA (Himpunan Alumni Karangdurin) Malaysia
  • IAKAM (Ikatan Alumni Pondok Pesantren Karang Asem) Malaysia
  • PERSABA (Perkumpulan Santri & Alumni Al-Hamidy Banyunyar) Malaysia
  • IKABA (Ikatan Alumni Bata-Bata ) Malaysia
  • PPI MALAYSIA ( Perhimpunan Pelajar Indonesia di Malaysia)
  • IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata Bata) Malaysia
  • FORKOMMI (Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia) Malaysia
  • IWJ Korwil Malaysia (Info Warga Jember)
  • PPRKM (Persatuan Pembela Rakyat Kerinci)Malaysia
  • SPIM (Solidaritas Pekerja Indonesia) Malaysia

  • IKAWAMURAW (Ikatan Warga Wotan ) Malaysia
  • PIK (Persatuan Ikatan Kasih) Malaysia
  • PBM (Persatuan Bawean Malaysia
  • APMI ( Asosiasi Pekerja Migran Indonesia- Malaysia
  • PPMI DPLN Malaysia (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia)
  • HKTP ( Perhimpunan Tenaga Kerja Perantau Malaysia)
  • KOSGORO Malaysia
  • SBMI ( Sarikat Buruh Migrant Indonesia Malaysia)
  • HKKBM ( Himpunan Keluarga Kerinci Bersatu Malaysia)
  • KBKBM ( Keluarga Besar Kerinci Bersatu Malaysia)
  • IKESBAK ( Ikatan Keluarga Sakti Alam Kerinci Malaysai)
  • PERMAJA ( Persatuan Masyarakat Jambi Malaysia)
  • HAMKA ( Himpunan Aktifitas Karangwungulor Malaysia)
  • KPRI ( Kumpulan Peduli Rakyat Indonesia)
  • HIKABARA Malaysia ( Ikatan Keluarga Kabupaten Batubara)
  • IKPM Gontor ( Ikatan Keluarga Pondok Modern)
  • IKKM Malaysia (Ikatan MInang Malaysia)
  • ALKIFAYAH KRB
  • IKBAS ( Ikatan Keluarga & Simpatisan Pondok Penyapen)
  • PWGM ( Persatuan Warga Gresik Malaysia)
  • PPRKM

©2021All rights reserved, for AOMI Malaysia by LH

Bekerjasama dan Sama Sama Bekerja - Memupuk Kebersamaan Dalam Keberagaman

For enquiry Email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back to Top